Jokowi Tidak Setuju Dengan Adanya Mobil Murah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak setuju dengan keberadaan mobil murah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan. Ia berusaha agar kemudahan memiliki mobil murah itu tidak membebani arus lalu lintas Jakarta.

Meski demikian, Jokowi tidak dapat menolak keberadaan peraturan tentang izin produksi low cost green car (LCGC) tersebut. Jokowi akan berupaya mengantisipasi efek negatif dari peraturan yang dibuat pemerintah pusat tersebut melalui kebijakan di Pemerintah Provinsi DKI.

“Nanti kita cegat dengan ERP (electronic road pricing), ganjil genap, pajak khusus juga,” ujar Jokowi.

Jokowi memastikan sejumlah program tersebut akan dilaksanakan sesegera mungkin. Secara berurutan, Jokowi akan menambah jumlah bus ukuran sedang terlebih dahulu, baru disusul dengan pembatasan operasional kendaraan pribadi dengan nomor ganjil-genap dan ERP. Pengadaan bus sedang mulai dilaksanakan akhir 2013 hingga awal 2014. Adapun penerapan ganjil-genap dan ERP masih dalam tahap kajian.

Awal Juni ini pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Low Cost Green Car (LCGC)

 

Kementerian Perindustrian merilis petunjuk teknis (juknis) mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC), yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/7/2013, tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.

Permenperin ini turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon (LEC) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat merilis peraturan ini pada 1 Juli 2013 dan telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 895 pada 5 Juli 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin.

Menperin mengatakan, penerbitan Permenperin No.33/2013 dimaksudkan untuk terus mendorong dan mengembangkan kemandirian industri automotif nasional. Khususnya industri komponen kendaraan bermotor roda empat agar mampu menciptakan motor penggerak, transmisi dan axle yang berdaya saing seiring dengan peningkatan permintaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan harga terjangkau.

“Pengembangan produksi mobil LCGC merupakan Program Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor dengan pemberian fasilitas berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM),” jelas MS Hidayat dalam siaran persnya.

Industri automotif yang ingin memproduksi mobil LCGC harus memenuhi berbagai ketentuan, di antaranya mengenai ketentuan konsumsi bahan bakar kendaraan. Harga jual kendaraan serta. ketentuan jenis BBM.

Sumber : Kompas / Okezone